Analisis Komparatif Progres Pengembangan Energi Terbarukan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan dua wilayah dengan potensi sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Keduanya menunjukkan komitmen kuat dalam transisi menuju energi bersih, namun dengan pendekatan strategi dan fokus implementasi yang berbeda. Analisis ini membandingkan progres pengembangan energi terbarukan di kedua provinsi tersebut, mencakup target kebijakan, realisasi proyek, dan strategi yang diimplementasikan.

Perbandingan Target dan Kebijakan Energi Terbarukan

Perbedaan mendasar dalam pendekatan kedua provinsi dapat dilihat dari target dan kerangka kebijakan yang telah ditetapkan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Visi Akseleratif

 Target Jangka Pendek: Sesuai dengan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), NTB menargetkan pencapaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025.

 Target Jangka Panjang: NTB menetapkan visi yang sangat ambisius, yaitu mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050, 10 tahun lebih awal dari target nasional. Visi ini diperkuat dengan target pencapaian 100% energi terbarukan pada tahun yang sama, yang telah diresmikan melalui Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Menuju Emisi Nol Bersih Sektor Energi Tahun 2050.

 Realisasi: Progres NTB menunjukkan tren positif yang signifikan. Pada akhir tahun 2022, bauran EBT telah mencapai 19,16%, melampaui target sebesar 17,64%. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 22,43% per Juni 2024, mendekati target tahun 2025.

 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Fokus pada Ketahanan Energi Regional

 

 Target Jangka Pendek: Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 tentang RUED Provinsi, NTT menargetkan bauran EBT sebesar 24% pada tahun 2025.

 Target Jangka Panjang: RUED-P NTT dirancang dengan periode perencanaan hingga tahun 2050, yang mengindikasikan komitmen jangka panjang terhadap transisi energi. Fokus utama strategi NTT adalah pemerataan akses dan keandalan energi di seluruh wilayah kepulauannya.

Analisis Progres Implementasi Proyek Berdasarkan Jenis Energi

Perbedaan strategi kedua provinsi termanifestasi secara jelas dalam pemilihan dan pengembangan jenis energi terbarukan yang menjadi prioritas.

1. Energi Surya (PLTS): Kepemimpinan NTB dalam Skala Besar

 * NTB: Provinsi ini telah memantapkan posisinya sebagai pemimpin nasional dalam pemanfaatan energi surya. Dengan lebih dari 20 lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang telah beroperasi, termasuk PLTS skala besar di Lombok (total >20 MW) dan PLTS Sumbawa (26,8 MW), NTB secara efektif memanfaatkan potensi surya sebagai akselerator utama dalam pencapaian target bauran EBT.

 * NTT: Pengembangan PLTS di NTT lebih diarahkan untuk mendukung elektrifikasi di wilayah kepulauan dan mengurangi ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Inisiatif strategis seperti "Lumbung Energi Surya" di Sumba dan rencana pembangunan PLTS Hybrid di 9 lokasi (total kapasitas 20,2 MWp) menjadi bukti fokus pada solusi energi yang terdesentralisasi dan andal.

2. Energi Panas Bumi (Geothermal): Potensi Dominan NTT sebagai Beban Dasar

 * NTT: Provinsi ini memiliki keunggulan signifikan dalam potensi energi panas bumi yang berfungsi sebagai sumber energi beban dasar (baseload) yang stabil. Proyek strategis seperti PLTP Ulumbu (kapasitas terpasang 10 MW) dan rencana pengembangan PLTP Mataloko (target 20 MW) serta ekspansi PLTP Ulumbu di Poco Leok menjadi tulang punggung sistem kelistrikan NTT. Stabilitas dari geothermal memungkinkan integrasi sumber EBT variabel seperti surya dan angin secara lebih efektif.

 * NTB: Meskipun memiliki potensi panas bumi yang cukup besar (estimasi 172 MW), pengembangan di NTB masih berada pada tahap eksplorasi dan studi kelayakan. Sektor ini belum menjadi kontributor utama dalam bauran energi provinsi.

3. Energi Angin (PLTB) dan Energi Lainnya

 * NTB: Dengan potensi energi angin yang diestimasi mencapai 2,6 GW, Pemerintah Provinsi NTB secara aktif mempromosikan peluang investasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) kepada mitra domestik dan internasional.

 * NTT: Pembangunan PLTB juga menjadi bagian dari rencana pengembangan energi, khususnya dalam skema sistem hibrida di pulau-pulau dengan potensi angin yang baik seperti Sumba dan Timor. Selain itu, NTT juga mulai menjajaki pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBiomassa).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua provinsi sama-sama menunjukkan progresivitas dalam transisi energi, namun dengan penekanan strategi yang berbeda:

 * Provinsi NTB menunjukkan progresivitas dalam akselerasi dan skala implementasi, khususnya melalui pemanfaatan energi surya secara masif. Pendekatan ini terbukti efektif untuk meningkatkan porsi bauran EBT dalam waktu relatif singkat dan didukung oleh kerangka kebijakan jangka panjang yang sangat ambisius.

 * Provinsi NTT menunjukkan progresivitas dalam pembangunan fondasi ketahanan energi jangka panjang untuk wilayah kepulauan. Dengan memprioritaskan energi panas bumi sebagai sumber beban dasar yang andal, NTT membangun sistem kelistrikan yang kokoh untuk mendukung integrasi sumber energi terbarukan variabel lainnya di masa depan.

Secara keseluruhan, strategi NTB berfokus pada kecepatan pencapaian target melalui teknologi yang matang, sementara strategi NTT berfokus pada stabilitas dan keandalan sistem sebagai prasyarat utama transisi energi di geografi yang kompleks.

Sumber Referensi:

 * Target & Peta Jalan 100% EBT NTB:

   *https://www.international-climate-initiative.com/fileadmin/iki/Dokumente/Publikationen/Projekte/19_I_339/100RE_Roadmap_WNT.pdf

 *https://peraturan.bpk.go.id/Download/373197/Pergub%20Nusa%20Tenggara%20Barat%20Nomor%2043%20Tahun%202024.pdf

 * Progres EBT & Proyek di NTB:

   * https://mongabay.co.id/2023/08/25/ntb-berupaya-wujudkan-transisi-energi-terbarukan/

 *https://lestari.kompas.com/read/2024/01/15/070000386/potensi-energi-terbarukan-nusa-tenggara-barat

 *https://www.liputan6.com/bisnis/read/4050242/ntb-jadi-pengguna-listrik-plts-terbesar-di-indonesia

 * Target & RUED-P NTT:   *https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/161796/Perda%20Nomor%2010%20Tahun%202019%20tentang%20Pedoman%20RUED_compressed.pdf

 * Progres EBT & Proyek di NTT (Geothermal, Surya, dll):

   * https://voi.id/ekonomi/237182/miliki-potensi-geothermal-pln-bangun-pltp-ulumbu-dan-mataloko

   * https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2023/05/manfaatkan-potensi-ebt-di-flores-gubernur-ntt-dukung-penuh-pln-kembangkan-pltp-ulumbu/

   * https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ebtke/pemerintah-dorong-inisiatif-lumbung-energi-surya-di-sumba

   * https://rekasurya.co.id/kebutuhan-listrik-ntt-akan-dipenuhi-dari-ebt/

   * https://nttaktual.net/2025/08/23/bahas-potensi-energi-terbarukan-di-sektor-kelautan-gubernur-ntt-audiensi-bersama-investor-korsel/

Kementerian ESDM butuh Rp50,01 triliun untuk aliri listrik 10.068 desa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan butuh dana Rp50,01 triliun untuk mengalirkan listrik ke 10.068 desa yang belum memiliki akses, demi memastikan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik PLN dalam lima tahun ke depan.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI—yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi—di Jakarta, Senin, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu mengatakan dari total investasi tersebut, sebagian besar atau Rp42,26 triliun dibutuhkan untuk program listrik pedesaan.

Selain itu, ada juga 420 lokasi pelayanan yang aliran listriknya masih di bawah 24 jam, yang membutuhkan biaya Rp5,5 triliun untuk meningkatkan jam layanan listrik menjadi 24 jam sehari, ujar dia.

Kemudian, ia mengatakan perlu Rp2,25 triliun untuk bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau lima tahun kabinet ini, sekitar Rp9 triliun (per tahun) rasanya bisa dengan efisiensi,” kata Jisman.

Kementerian ESDM melaporkan bahwa hingga kuartal I 2025, sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia yang mencakup 1.287.164 rumah tangga, masih belum memiliki akses listrik PLN.

Lokasi-lokasi itu tersebar di beberapa wilayah, dan terbanyak ada di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara yang mencapai 5.555 lokasi, disusul oleh Kalimantan sebanyak 1.099 lokasi, Sulawesi ada 799 lokasi, Sumatera ada 985 lokasi, dan Jawa terdapat 1.630 lokasi.

Hingga saat ini, hanya DKI Jakarta dan Bali yang sudah 100 persen mendapatkan akses listrik PLN.

Jisman mengatakan pemerintah sebelumnya mempunyai program pra-elektrifikasi dengan membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Namun, program itu sudah tidak dapat dilanjutkan karena sebagian besar lampu telah melewati masa pakai yang tiga tahun dan garansinya juga sudah habis.

Menurut Jisman, pemerintah kini fokus untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan listrik langsung dari PLN, sehingga mendorong perusahaan BUMN itu agar segera mengintegrasikan rumah tangga yang belum berlistrik menjadi pelanggan resmi mereka.

Presiden Prabowo Subianto juga telah mengatakan komitmennya untuk memastikan seluruh desa di Indonesia memiliki akses listrik dalam waktu empat tahun ke depan.

“Kita akan mampu dan tidak lama lagi kita akan sampai ke semua desa. Target saya dalam empat tahun semua desa Indonesia harus mendapat listrik,” kata Presiden Prabowo saat meresmikan 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen, Bondowoso, Kamis (26/6).

Sumber: antaranews.com

PLN Sebut Tarif Listrik Data Center Indonesia Lebih Kompetitif Dibandingkan Malaysia

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) menegaskan biaya tarif yang dikenakan negara ke perusahaan data center lebih kompetitif dibandingkan Singapura dan Malaysia.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan perusahaan terus berupaya mendukung pertumbuhan data center di Indonesia. 

Greg menuturkan tarif rata-rata yang diberlakukan di Indonesia untuk pelanggan data center, dengan perhitungan penggunaan REC, saat ini jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan tarif listrik di golongan yang sama (tarif eksisting+REC) dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Tarif listrik Renewable Energy Certificate (REC) adalah harga yang ditetapkan oleh PLN untuk setiap unit REC, yang setara dengan 1 MWh listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan.

Harga REC ini bervariasi tergantung pada penyedia dan bisa berbeda-beda di setiap negara, namun PLN menawarkan REC dengan harga yang relatif terjangkau.  

“Penetapan tarif ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pelanggan bisnis strategis, salah satunya sektor data center yang memegang peranan penting dalam transformasi digital dan penguatan infrastruktur teknologi nasional,” kata Greg kepada Bisnis, Jumat (4/7/2025).

Greg menambahkan pihaknya akan menyiapkan infrastruktur ketenagalistrikan yang tidak hanya andal, stabil, namun juga murah dan ramah lingkungan. 

Dia menambahkan untuk mendukung pertumbuhan tersebut, infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) akan terus diperkuat. 

“Hal ini tertuang dalam RUPTL 2025–2034, di mana khusus di wilayah Jamali, telah direncanakan pembangunan pembangkit sebesar 33,6 GW dengan 58% berbasis energi baru terbarukan, transmisi sepanjang 13.889 kms, serta gardu induk dengan total kapasitas sebesar 59.730 MVA,” kata Greg saat dihubungi Bisnis pada Jumat (4/7/2025). 

Greg memastikan pihaknya siap mendukung pengembangan bisnis data center di Indonesia. 

Menurutnya upaya ini dalam rangka menjalankan arahan Pemerintah dalam mengakselerasi transformasi digital demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sesuai Peta Jalan (Road Map), lanjut Greg, kawasan-kawasan yang akan dikembangkan sebagai hub Data Center mayoritas berada di sistem kelistrikan Jamali seperti Jakarta dan Jawa Barat yang saat ini telah ditopang dengan suplai listrik andal, stabil, dan cukup.

Selain listrik yang andal dan cukup, Greg mengataka PLN juga siap menghadirkan listrik bersih bagi pelanggan data center melalui layanan green energy as a service berupa Renewable Energy Certificate (REC) dengan harga yang sangat kompetitif. 

“REC adalah inovasi produk hijau PLN yang menjamin penggunaan EBT [energi baru terbarukan] secara transparan dan diakui internasional,” imbuhnya. 

Greg menjelaskan setiap sertifikat REC membuktikan listrik yang digunakan pelanggan berasal dari 8 pembangkit hijau PLN yang telah terdaftar pada sistem pelacakan APX Tradable Instrument for Global Renewables (TIGRs) dari Amerika Serikat. 

Dia menambahkan layanan tersebut dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan data center akan energi bersih yang semakin meningkat.

“Bukan hanya itu, PLN juga terus berupaya menghadirkan tarif listrik yang terjangkau untuk pelanggan, sesuai arahan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” katanya. 

Sumber: bisnis.com

Prabowo Resmikan 8 Proyek Geothermal 351,9 MW Senilai Rp23,49 T

Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasi komersial dan peletakan batu pertama (groundbreaking) delapan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatra.

Kepala Negara berharap delapan proyek panas bumi (geothermal) itu dapat meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer serta keandalan listrik nasional dari sumber panas bumi.

“Dengan proyek-proyek ini tentunya masih banyak proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan. Ini semua upaya untuk membuat bangsa kita swasembada energi,” kata Prabowo saat peresmian proyek di lokasi PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6/2025).

Adapun, delapan proyek geothermal itu memiliki kapasitas setrum mencapai 351,9 megawatt (MW) dengan total investasi mencapai Rp23,49 triliun. Rencanannya, kedelapan proyek itu dapat melistriki 390.000 rumah. 

Peresmian delapan proyek itu meliputi 3 PLTP yang telah operasi komersial atau commercial operation date (COD); di antaranya PLTP Ijen Unit 1 (34,5 MW) garapan PT Medco Cahaya Geothermal, Sorik Marapi Unit 5 (41,25 MW) garapan PT Sorik Marapi Geothermal Power, dan Salak Binary (16,15 MW) garapan Star Energy Geothermal Salak.

Sementara itu, proyek lain yang ikut diresmikan meliputi 5 PLTP yang memasuki masa kontruksi, di antaranya; Ulubelu Ext Gunung Tiga (55 MW) garapan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) dan Muara Laboh Unit 2 (80 MW) garapan PT Supreme Energy Muarah Laboh.

Selain itu, proyek lain yang memasuki masa kontruksi di antaranya PLTP Salak Unit 7 (40 MW) garapan Star Energy Geothermal Salak dan Wayang Windu Unit 3 (30 MW) garapan Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.

Adapun, satu proyek lain yang memasuki masa kontruksi adalah PLTP Patuha Unit 2 (55 MW) garapan PT Geo Dipa Energi.

Prabowo menargetkan sejumlah proyek pembangkit lain bisa segera diesekusi untuk meningkatkan kemandirian energi nasional. Menurut dia, potensi sumber daya EBT menjadi tulang punggung Indonesia untuk menuju swasembada energi.

“Dari situ peran energi sangat menentukan untuk kehidupan di abad ke-21 ini dan ke depan,” kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo hari ini turut meresmikan 47 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 11 provinsi, dengan kapasitas setrum mencapai 27,8 MW. Sejumlah pembangkit listrik surya itu rencanannya bakal melistriki 47 desa.

Salah satu PLTS skala besar dengan kapasitas 25 MW yang telah COD terdapat di Bali Timur, PLTS Bali Timur yang dikelola oleh PT Medcosolar Bali Timur, kongsi usaha PT Medco Power Indonesia bersama dengan Solar Philippines.

Peresmian delapan proyek PLTP bersama dengan 47 PLTS itu dilakukan Prabowo selepas pemerintah bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034 bulan lalu. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan sebagian besar kuota pengembangan panas bumi itu bakal dikerjakan oleh pengembang swasta atau independent power producer (IPP).

Rencanannya, PLN bakal mengerjakan tambahan kapasitas setrum 585 MW atau 11% dari porsi pengembangan panas bumi yang tertuang dalam dokumen penyediaan listrik anyar tersebut.

Sementara itu, IPP mendapat alokasi sebesar 4,57 GW atau 89% dari keseluruhan rencana kapasitas pengembangan.

“Dalam hal ini, porsi PLN hanyalah 11%, kemudian porsi dari pengembang swasta ini 89% sekitar 4,5 GW,” kata Darmawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Di sisi lain, Darmawan mendorong adanya bantuan pembiayaan dengan bunga rendah untuk pengembangan blok panas bumi nantinya.

Dia beralasan risiko pengembangan panas bumi relatif tetap tinggi kendati pemerintah telah membantu untuk mengurangi beban pada sisi eksplorasi awal. 

“Perlu pembiayaan dengan bunga yang rendah, ini bukan hanya untuk PLN, tetapi untuk partner-partner kami,” kata dia.

Sumber: Bloomberg Technoz